DISPERINDAGKOP ANAMBAS

PPTK Ujung Tombak SKPD

2010-06-26T21:56:00.001-07:00

Sebagai institusi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara (Kukar) telah berkomitmen akan melaksanakan program kegiatan dan pengelolaan anggaran 2010 ini lebih efektif, efisien dan berhasilguna. " Kita tidak ingin terjadi kesalahan dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan manajemen keuangan terutama dalam membuat laporan pertanggung jawaban keuangan. Kita mengharapkan ditahun 2010 ini para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan kegiatan tepat waktu dan tidak kesulitan membuat laporan akhir kegiatan baik dari sisi realisasi pekerjaan dan realisasi keuangan. Saya meminta kepada para PPTK agar lebih proaktif dan tahu tugas yang harus dikerjakan " ucap Kepala Disdukcapil Kukar Drs Edi Damansyah M Si.

Hal itu ia sampaikan saat rapat dengan Kepala Inspektorat Kukar Drs Sutrisno ,yang dihadiri para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan PPTK bertempat diruang Rapat Disdukcapil Rabu ( 28/4) kemarin.

Menurut Edi digandengnya pihak Inspektorat Kukar adalah sebagai pendamping untuk memberikan bimbingan teknis dan petunjuk mengenai pengelolaan keuangan dengan tujuan guna menghindari kesalahan terutama dalam membuat pertanggungjawaban keuangan.Sehingga nantinya pengelolaan keuangan ini benar-benar sesuai aturan yang berlaku dan tidak terjadi mis yang berakibat kesalahan administrasi.

“ Terus terang ditahun yang lalu masih ada PPTK yang belum memahami pengelolaan keuangan seperti tak menyimpan dokumen kegiatan, akibatnya ketika laporan akhir diminta mereka tak membuatnya. Tugas pokok itu menjadi terabaikan karena dokumen keuangan sebagai bahan laporan tidak dimiliki.Mudah-mudahan ditahun ini laporan akhir itu semua PPTK membuatnya “ pintanya.

Dijelaskan, tahun 2010 ini Didukcapil Kukar terdapat 18 PPTK dengan alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp 10,4 milyar tidak termasuk gaji pegawai.Anggaran sebesar itu akan lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan diseminasi atau sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan dan peningkatan SDM aparatur,optimalisasi perangkat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),pengembangan database kependudukan dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih jauh mantan Assisten I Pemkab Kukar ini menjelaskan tahun 2010 ini akan lebih digencarkan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan administrasi kependudukan dengan memproduksi berbagai media baik cetak maupun elektronika seperti baliho, brosur,Radio dan TV. Selain itu menggencarkan pelayanan jemput bola berbagai jenis akta dengan sasaran daerah ulu Kukar atau kantong-kantong daerah yang belum banyak memiliki dokumen kependudukan dan terbatasnya akses informasi mengenai administrasi kependudukan.

“ Dengan anggaran yang tersedia ini kami akan manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung kebijakan program tahun 2010 yakni peningkatan kualitas pelayanan publik” katanya.

Sementara itu Kepala Inspektorat Kukar Drs Sutrisno menerangkan PPTK adalah ujung tombak Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas menyiapkan doukumen pelaksanaan anggaran dan melaporkan secara rutin kegiatan baik realisasi pekerjaan maupun realisasi anggaran. Berhasil tidaknya suatu kegiatan di SKPD terletak ditangan PPTK. Oleh sebab itu PPTK harus cermat dan memahami secara detail Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) termasuk rekening setiap item kegiatan. PPTK harus bekerjasama dengan Pengguna Anggaran (PA) dalam mengendalikan kegiatan dengan memperhatikan mana porsi PA dan mana porsinya PPTK.

Menurut Sutrisno pada dasarnya dokumen anggaran itu terdiri dari Belanja Pegawai berupa gaji atau honorarium, Belanja barang jasa serta belanja modal. Masing-masing kegiatan PPTK harus paham dalam membuat pertanggungjawabnya. Sebagai contoh bila kegiatan pembayaran honorarium harus menggunakan daftar tanda terima yang disertai adanya Surat Keputusan (SK) dari Pejabat yang menunjuk orang-orang yang diberi honorarium itu. Contoh lainna seperti jasa pihak ketiga harus ada Surat Perintah Kerja (SPK).Demikian pula perjalanan Dinas harus ada Surat Tugas, visum dan laporannya. Sepanjang dokumen itu lengkap dan pertanggungjawab wajar pasti tidak ada masalah.

“ Kami meminta kepada PPTK harus cermat, proaktif menggali informasi, tidak malu bertanya kepada pihak yang berkompeten tentang pengelolaan keuangan.Pihak Inspektorat sendiri siap setiap saat membantu memberikan pendampingan,petunjuk dan informasi yang benar mengenai pengelolaan keuangan ini “ ujar Sutrisno.

Acara pertemuan dengan Kepala Inspektorat Kukar ini diisi dengan sesi tanya jawab sebagai pendalaman pemahan mengenai pengelolaan keuangan dan diakhir pertemuan diserahkan SK penunjukan PPTK kepada 18 orang PPTK dilingkup Disdukcapil Kukar .

PPTK Tidak Perlu Takut

2010-06-26T21:54:00.001-07:00

Para Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kota Prabumulih diminta tidak risau lagi terkait seringnya dipanggil oleh kejaksaan, kepolisian atau pihak lain. Tanggungjawab terhadap suatu proyek tidak pada PPTK semata-mata, tetapi juga atasan mereka.
Hal itu disampaikan Kepala Inspektorat Prabumulih Jauhar Fahri. Ia menanggapi keluh kesah para PPTK ke DPRD Kota Prabumulih beberapa hari lalu. Bahkan para PPTK sempat dipanggil oleh pihak Pemkot Prabumulih.
Dijelaskan Jauhar, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, PPTK cuma diberi tiga tugas, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan proyek, melaporkan perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. “Jadi tugas PPTK hanya itu saja,” tegas Jauhar, Rabu (10/3).
Tanggungjawab terhadap proyek melibatkan pejabat lain. “Seperti pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program,”jelasnya
Antara Pimpinan Proyek (pimpro) dan PPTK saat ini berbeda. Pimpro dulunya bertanggungjawab terhadap fisik dan pelaksanaan proyek secara teknis dan administrasi keuangan. Jadi sangat beda
sekali dengan PPTK yang sekarang ini.”PPTK hanya mengawasi proyek dan melaporkan kepada pihak yang terkait,” ujarnya.
Menurut Jauhar, para aparat hukum harus mengkaji betul bahwa PPTK hanya bertugas mengawasi dan bukan bertanggungjawab karena sudah ada yang bertanggungjawab. Menurut Pasal 48
Peraturan Presiden RI No 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keppres No 80 Tahun 2003 menjelaskan, pejabat pembuat komitmen segera setelah pengangkatannya, menyusun organisasi,
uraian tugas dan fungsi secara jelas, baik itu kebijaksanaan pelaksanaan. Nantinya akan dilaporkan kepada atasan langsung dan unit pelaksanaan interen instansi bersangkutan,” katanya.

PERTANGGUNGJAWABAN PPTK

2010-06-26T21:52:00.001-07:00

Pertimbangan penunjukan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ( PPTK ) oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran adalah kompetensi jabatan, anggaran kegiatan,beban kerja,lokasi , rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya. Dengan demikian PPTK bertanggungjawab atas pelaksaan tugasnya kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, Tugas PPTK meliputi mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Tugas-tugas tersebut tidak termasuk kewenangan untuk melakukan pembayaran atau mengelola keuangan kegiatan selain dari penggunaan dana Nota Pencairan Dana ( NPD ) dan kelengkapan dan keabsahan bukti atau dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung ( SPP-LS).

Langkah-langkah pengelolaan pertanggungjawaban oleh PPTK

Nota Pencairan Dana ( NPD ).

PPTK dapat mengajukan permintaan pencairan dana kepada penguna angaran/kuasa pengguna anggaran sepanjang anggarannya tersedia dan pembayaran tersebut dapat dilaksanakan diluar ketentuan pembayaran secara langsung. Perlakuan terhadap dana tersebut sama dengan pemberian panjar atau uang muka kerja yang harus dipertanggungjawakan oleh PPTK kepada pengguna anggaran/kuasa penguna anggaran melalui bendahara pengeluaran dengan cara menyiapkan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengeluaran dana dimaksud maka pada kwitansi pengeluaran dibubuhi tanda tangan PPTK disamping tanda tangan penguna anggaran/kuasa penguna anggaran, bendahara pengeluaran dan pihak yang berhak menerima pembayaran.

Bendahara pengeluaran hanya mempertanggungjawabkan sebesar kuitansi dan bukti-bukti pembayaran yang sah, dan pengajuan NPD selanjutnya hanya dapat diberikan sebesar pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan dan sepanjang sisa anggarannya masih tersedia.

2. Pembayaran langsung ( SPP - LS )

Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa disiapkan oleh PPTK sebelum disampaikan kepada bendahara pengeluaran. Jika dokumen yang diajukan tidak lengkap , bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada PPTK untuk dilengkapi.
Karena pengeluaran beban langsung ditujukan kepada pihak ketiga dan merupakan pegeluaran beban anggaran yang sudah pasti maka verifikasi dilakukan sebelum pengajuan SPP-LS.
Verifikasi SPP-LS yang pertama dilaksanakan oleh PPTK yang meliputi kelengkapan dokumen dan persyaratan pembayaran lainnya, verifikasi kedua dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran dan terakhir verifikasi dilaksanakan oleh pejabat verifikasi pada PPK SKPD.
Dokumen SPP-LS oleh PPK SKPD disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mendapatkan persetujuan.

Format formulir yang digunakan oleh PPTK sebagai sarana kontrol dan pengendalian pengelolaan keuangan kegiatan yaitu NPD, Kartu Kendali Kegiatan dan dianjurkan agar setiap PPTK menyiapkan Kartu Kontrol Pengajuan SPP-LS . Berikut dilampirkan pengisian formulir dengan menggunakan data contoh terdahulu.

Peresmian Logo dan Motto

2010-06-26T06:24:00.000-07:00

Akhirnya Logo Kabupaten Kepulauan Anambas di resmikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tanggal 24 Juni 2010 di Tarempa dan disaksikan oleh Seluruh Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sidak Barang Beredar

2009-10-05T00:42:00.000-07:00

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Kabupaten Pemekaran di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik daerah sebagai berikut :

Kondisi georafis Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri pulau-pulau membutuhkan banyak pelaku perdagangan yang memasarkan produk dan pasokan barang untuk sampai konsumen di seluruh wilayah Kepulauan Anambas.

Letak Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia dan Vietnam, membuat Kabupaten Anambas banyak dibanjiri produk produk dari negara-negara tersebut.

Bukan sebagai daerah Penghasil kebutuhan pokok sehingga hampir seluruh kebutuhan pokok masyarakatnya dipasok dari daerah lain.

Dengan karakteristik seperti tersebut diatas membuat Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi daerah dimana kegiatan perdagangannya menjadi sangat penting karena banyak melakukan interaksi langsung baik dalam negeri maupun dengan pihak luar negeri. Untuk itu kegiatan perdagangan harus diatur dengan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan potensi yang ada sekaligus meminimalisir permalahan yang muncul.

Dalam kaitannya dengan perdagangan dalam negeri, kegiatan di fokuskan pada kelancaran arus distribusi barang dengan jumlah yang memadai dan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pokok/penting dan strategis masyarakat, pengamanan perdagangan dalam negeri guna mewujudkan perdagangan yang adil, penguatan lembaga-lembaga perdagangan untuk meningkatkan kemandirian dan profesionalisme, pengamanan transaksi perdagangan yang menyangkut kebenaran pengukuran untuk menciptakan perdagangan yang sehat dan adil serta penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk mendorong terciptanya konsumen yang mandiri.

Dengan lancarnya distribusi barang serta harga yang yang wajar akan mengendalikan inflasi. Untuk itu kegiatan yang terencana dan berkesinambungan guna mengantisipasi naiknya harga dimana salah satunya dengan melakukan pemantauan perkembangan harga komoditi khususnya kebutuhan pokok masyarakat.

Sidak Bahan Bakar Minyak

2009-09-28T20:53:00.000-07:00

HASIL SIDAK MONITORING HARGA ECERAN TERTINGGI

DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Tanggal 23 Februari 2009R5

Dasar

Penetapan HET dari Bupati Kepulauan Anambas Nomor 18/541.3/II/2009 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Premium ex. APMS, Solar ex.APMS dan Minyak Tanah ex. Pangkalan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Surat Tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Nomor 003/disperindagkop/SPT/II/2009

Maksud dan Tujuan

1. Monitoring Harga Eceran Tertinggi ( HET ) barang essensiel khususnya BBM di APMS, AMT, PMT dan Pengecer.

2. Pengawasan terhadap kebijakan Bupati kepulauan Anambas tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi ( HET )

3. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh APMS dalam mendistribusikan premium,minyak tanah dan solar.

Hasil Temuan

APMS / PANGKALAN

1. Agen keberatan dengan harga eceran Tertinggi yang telah di tetapkan dengan alasan harga tersebut merupakan angka pecahan ( Rp 5.138 / liter ) maka perlu dibulatkan.

2. Di Kabupaten Kepulauan Anambas hanya Agen Premium dan Solar dan belum memiliki izin sebagai Agen minyak tanah sehingga harga menjadi tinggi ( 1 KK hanya dapat jatah 14 Liter dengan Harga Rp.48.000,- untuk minyak tanah )

3. Agen/Pangkalan menemukan adanya kekurangan kuota ( Jatah per KK ) karena pertambahan jumlah penduduk / keluarga ( Minyak tanah ), kendaraan bermotor ( Premium ) dan meningkatnya pemakaian mesin lampu karena permasalahan pemadaman bergilir Listrik ( Premium ).

4. Agen merasa keberatan dengan biaya administrasi keberangkatan kapal terlalu tinggi.

5. Agen merasa penentuan harga HET yang sudah ditetapkan oleh Bupati Februari belum final dan mereka mengharapkan penentuan kembali dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

6. Pihak Agen/Pangkalan mengharapkan adanya penetapan HET untuk pengecer dari setiap Kecamatan.

7. Informasi dari agen minyak bahwa di Kuala Maras harga premium mencapai Rp.7.500/Liter atau naik sebesar 42% dari HET ( HET : Rp.5.277/Liter ), sementara di Bukit sebesar Rp.8.500,-/Liter atau naik sebesar 61% dari HET

8. Belum lengkapnya fasilitas keamanan yang harus disediakan oleh Agen/Pangkalan dalam mengantisipasi kecelakaan akibat kelalaian melaksanakan K3.

PENGECER

1. Pengecer tidak menggunakan alat ukur yang standar patokan mereka hanya memakai botol ( 1 Botol : Rp.10.000,-/1,5 Liter untuk Premium ) jadi harga pengecer Rp. 6.667,-/Liter atau naik sebesar 30 % dari harga HET untuk premium.

2. Jika kekurangan stok maka harga premium menjadi Rp.20.000,-/1,5 Liter atau Rp.13.333,- / Liter ( Naik menjadi 160 %)

3. Besarnya biaya angkut dari pangkalan ke Pengecer sehingga terjadi kenaikan harga terhadap masyarakat.

Kondisi Geografis

2009-09-27T18:23:00.001-07:00

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak antara 2º10’0”- 3º40’0”LU s/d 105º15’0”-106º45’0” BT (Sumber: UU No 33 Tahun 2008). Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan.

Dari hasil verifikasi penamaan pulau yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai 238 buah pulau, termasuk di dalamnya 5 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pulau-Pulau tersebut satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh perairan. Pada gugusan beberapa pulau kondisi daratannya berbukit-bukit dan landai di bagian pantainya. Dari sejumlah pulau yang ada sekitar 26 pulau berpenghuni dan 212 pulau belum berpenghuni, termasuk didalamnya 5 pulau terluar .

Kondisi iklim di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret hingga Mei, ketika angin bertiup dari arah Utara. Sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September hingga Februari, ketika angin bertiup dari arah Timur dan Selatan. Curah hujan rata-rata dalam satu tahun per jam berkisar ± 14.5 mm/h dengan kelembaban udara sekitar 47.25 % dan temperatur berkisar 30 ^oC.

Berdasarkan arah angin musim di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dibagi dalam 4 periode yaitu periode Januari - Maret: bertiup angin Utara dan Timur laut, curah hujan sedang dengan temperatur udara sedang, periode April - Juni: bertiup angin Timur Laut/Tenggara, hujan sedikit dengan temperatur udara agak panas (lebih kurang 32°C), periode Juli - September: bertiup angin tenggara, hujan turun agak banyak dengan temperatur udara agak panas (lebih kurang 32°C), periode Oktober - Desember: bertiup angin barat/utara, hujan banyak turun pada bulan September, Oktober dan November, temperatur udara agak dingin (lebih kurang 28.9°C) dan lembab pada malam hari

Keadaan alam Kabupaten Kepulauan Anambas, berdasarkan satuan fisiografis terdiri atas (Sumber : Natuna Dalam Angka, 2006 dan 2007) :

1. Penggunungan Lintang dengan Ketinggian 610 m.

2. Penggunungan Datuk dengan Ketinggian 510 m.

3. Penggunungan Tukung dengan Ketinggian 477 m.

4. Penggunungan Selasih dengan Ketinggian 387 m.

Masyarakat Kepulauan Anambas bermukim secara berkelompok pada daerah fisiografis marin (sepanjang pantai). Berdasarkan Data RTRL Kabupaten Natuna Tahun 2007 khusus untuk wilayah Gugusan Kepulauan Anambas, 90,74 % berada pada wilayah pesisir (fisiografis marin) dengan ketinggian berkisar 0 – 100 meter dari permukaan laut dan sekitar 9,26 % berada pada fisiografis dataran tuf masam dan berbukit dengan kelerengan antara 0-40% (Sumber : RTRL Kabupaten Natuna, 2007).

Secara topografi wilayah daratan setiap Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagian besar berbukit dan pergunungan yang terjal yang disusun oleh batuan metamorf. Umumnya batua-batuan yang tersingkap merupakan batuan metamorf yang berunsur partier, batuan lainnya antara lain adalah batuan sedimen, endapan alluvial, trias, permokarbon, sekis, granit, diorerm, hiporit dan erufsi kwarter. Ketinggian Wilayah cukup bervariasi yakni berkisar 3-610 meter dari permukaan laut (Sumber : Natuna dalam Angka, 2007). Sedangkan struktur tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan tanah mineral, umumnya terdiri dari jenis tanah podsolik, latosol dan alluvial. Tanah tersebut terbentuk dari bahan induk metamorf, batuan beku basa, batuan sediman dan endapan pantai, rawa, sungai (bahan organik) (Sumber : RTRW Kab Natuna, 2007).

SEKILAS ANAMBAS

2009-05-12T19:19:00.000-07:00

Provinsi kepulauan riau memiliki luas ± 251.810,71 km22 dengan penduduk tahun 2007 berjumlah ± 1.393.897 jiwa terdiri dari atas 4(empat) kabupaten dan 2 (dua) kota , perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Natuna yang mempunya luas wilayah ± 2.599,18 km2 dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 92.671 jiwa berdiri atas 17 (tujuh belas) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penibgkatan penyelenggraan pemerintah
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut diatas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondidi demikian perlu diatasi memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam keputusan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Natuna Nomor KPTS.05/DPRD/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang persetujuan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupate Natuna terahdap pembentukan Kabupaten Anambas, Surat Bupati Natuna Nomor 125/PEM/22/2006 tanggal 27 januari 2006 prihal Persetujaan Pembetukan Kabupaten Anambas, Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04/ktps-DPRD/160/11/2007 tanggal 9 Februari 2007 tentang persetujan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap Pembentukan Kepulauan Anambas, Surat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 0040/Kdhkepri.135/02.07 tanggal 5 Februari 2007 Perihal Usulan Pembentukan kabupaten Anambas, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25/DPRD/II/2007 tanggal 8 Februari 2007 Prihal Penetapan Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Anambas, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor21/SID-RIS/DPRD/2007 tanggal 3 Februari Prihal Penyiapan Alokasi Dana untuk kabupaten Pemekaran Anambas, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Natuna Nomor 14/DPRD/07 tangga 25juni 2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerha Kabupaten Natuna Terhadap Penetapan Ibukuta Ibukota Kepulauan Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor KPTS.31/DPRD/07 tanggal 27 Desember 2007 tentang Dukungan Dana Dalam APBD kabupaten bagi Calon Kabupaten Kepulauan Anambas, Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 65.b Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pemberian Bantuan Dana Bagi Daerah Pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas Privinsi Kepulauan Riau, dan Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0275/Kdhkepri/05/08 tanggal 27 Mei 2008 prihal Dukungan Penetapan Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas.
Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah melakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Kepulauan Anambas

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna, terdiri atas 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan dan Kecamatan Siantan Timur. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki luas wilayah ± 590,14 km2 dengan jumlah penduduk ± 41.341 jiwa pada tahun 2007
Dengan Terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai darah Otonom, Pemerintah Kepulauan Riau berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkatdaerah efisien dan dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan dan kemampuan serta membantu dan menfasilitasi pemindahan personil, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dikabupaten kepulauan anambas
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Kepulauan Anambas perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintah, Pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengolahan sumber daya alam sesuai dengan peraturan dan perundang - rundangan.

Visi :
Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Industri Pariwisata, serta Pusat Budaya Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis Sejahtera Lahir dan Bathin.
Misi :
1. Peningkatan SDM
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Mengembangkan Tata Nilai Kebudayaan Melayu
4. Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur
5. Menjalin dan Mengembangkan Hubungan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri
6. Memelihara dan Memantapkan Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat
7. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Aparatur Pemerintahan

Batas wilayah perencanaan secara administrasi adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
Sebelah Timur Berbatasan dengan Laut Natuna.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepulauan Tambelan.
Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas keseluruhan adalah ± 590,14 Km². Dengan jumlah Penduduk ± 41.341 jiwa pada tahun 2007. Secara administrasi dibagi menjadi 6 (enam) Kecamatan dengan luas wilayah sebagai berikut :
Tabel Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Luas Wilayah

Nama Kecamatan dan Kelurahan
I. Kecamatan Siantan
II. Kecamatan Palmatak
III.Kecamatan Siantan Timur
IV. Kecamatan Siantan Selatan
V. Kecamatan Jemaja Timur
VI. Kecamatan Jemaja
Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2008